Komisi X DPR RI Apresiasi Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Kota Semarang
Kota Semarang – – Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 26-28 Agustus 2024 di Kota Semarang. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai isu pendidikan di wilayah Jawa Tengah, dengan fokus utama pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), serta berbagai program penggerak Kemendikbudristek lainnya yang menjadi perhatian nasional.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun, menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB tahun 2024/2025 di Jawa Tengah berjalan dengan sangat baik. Uswatun menegaskan,
“Jawa Tengah dinobatkan sebagai penyelenggara PPDB terbaik di Indonesia. Meski terdapat beberapa permasalahan, semua dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang solid dengan pemerintah daerah, khususnya Walikota Semarang.” ungkapnya.
Ketua rombongan Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Fakih, mengusulkan perlunya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas beberapa isu penting terkait pendidikan.
“Kami memerlukan FGD mengenai masalah daya tampung pada PPDB, pelaksanaan Program Merdeka Belajar, khususnya program-program seperti Sekolah Penggerak, Organisasi Penggerak, dan Guru Penggerak, serta memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Selain itu, solusi atas kurangnya anggaran pendidikan juga perlu segera ditemukan,” ujarnya.
Dalam acara kunjungan tersebut, Komite Sekolah SMAN 1 Semarang yang diwakili oleh Haris, berperan aktif sebagai mediator pelaksanaan PPDB di sekolah tersebut. Haris menegaskan bahwa PPDB di SMAN 1 Semarang telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berarti.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Ferdi, menekankan pentingnya pemetaan struktur usia serta migrasi siswa di wilayah Jawa Tengah. Ia menyarankan agar bangunan sekolah yang telah digabungkan (regrouping) dapat dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah-sekolah kecil atau sekolah negeri baru, terutama di daerah yang masih minim sekolah negeri.
“Untuk menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta, penerimaan siswa baru di sekolah negeri harus dibatasi, sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah yang turut hadir mendampingi rombongan dari Jakarta, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh SMAN 1 Semarang dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
“SMAN 1 Kota Semarang telah berhasil mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan sosio-emosional, membangun disiplin dan budaya positif melalui berbagai program unggulan seperti P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila),” ungkapnya.
Kusno, Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, memaparkan bahwa sekolahnya telah memulai Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahap kedua sejak tahun 2022 sebagai bagian dari Program Sekolah Penggerak.
“Pembelajaran di SMAN 1 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dengan baik, termasuk melalui komunitas belajar dan proyek-proyek seperti Program Sekolah Adipangastuti yang berkolaborasi dengan orang tua dan siswa dalam mengangkat budaya Jawa serta isu-isu sosial melalui film pendek,” jelas Kusno.
Lebih lanjut, Kusno juga menjelaskan tentang program Duta Hasthalaku di SMAN 1, di mana sekolah ditunjuk sebagai pelaksana praktik harian nilai-nilai budaya melalui delapan pilar yang diterapkan dalam berbagai kegiatan, termasuk melalui media podcast dan pengelolaan sumber daya. Guru-guru di SMAN 1 juga aktif memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Jawa Tengah ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam masalah PPDB dan Program Sekolah Penggerak, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Jateng.
