Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Lakukan Studi Tiru ULD di Surabaya
Surabaya – – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan mengadakan studi tiru terkait pengelolaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Studi ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang pengelolaan layanan bagi anak-anak penyandang disabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan dan di sekolah inklusif. Kunjungan yang dilakukan pada hari Kamis (10/10/2024) ini diikuti oleh rombongan yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan Pekalongan, Bapeda, BPKAD, dan Bagian Organisasi Kota Pekalongan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendirikan ULD atau meningkatkan layanan yang sudah ada, seperti Lakondik (Layanan Konsultasi Anak Didik). “Kami berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat memberikan gambaran lengkap mengenai pengelolaan ULD, agar kami dapat memperkuat layanan yang sudah ada,” ujar Zainul.
Menerima rombongan, Kepala Seksi Kurikulum SD Dindik Kota Surabaya, Munaiyah, menjelaskan bahwa saat ini Kota Surabaya telah memiliki layanan inklusif di 50 SDN dan 25 SMPN, serta didukung oleh 5 Pelaksana Layanan Disabilitas (PLD). “Meski tidak mendirikan ULD baru, kami fokus pada peningkatan fungsi layanan inklusif. ULD di Surabaya bertugas mendampingi guru-guru dalam menyusun kurikulum, memberikan konseling, dan memastikan alokasi anggaran yang sudah tersedia digunakan secara optimal,” jelas Munaiyah.
Munaiyah menambahkan penjelasan mengenai pentingnya memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas di sekolah. Ia menekankan bahwa meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, pihaknya masih dalam proses untuk terus memperbaiki layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bagaimana Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Surabaya bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri serta Dinas Pendidikan untuk memastikan anak-anak disabilitas mendapatkan layanan yang sesuai.
Ia juga menjelaskan mengenai evaluasi harian, bulanan, dan triwulan yang dilakukan terhadap kinerja ULD. Evaluasi ini digunakan untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan, serta untuk memberikan umpan balik kepada petugas ULD mengenai pelatihan yang dibutuhkan. Misalnya, setelah melihat banyaknya kasus anak-anak yang memerlukan latihan fisioterapi, mereka memanggil tenaga ahli untuk memberikan pelatihan tambahan kepada para petugas ULD.
Munaiyah menegaskan bahwa tidak ada sekolah di Surabaya yang menolak anak disabilitas untuk masuk, berkat komitmen kuat dari Walikota yang memastikan bahwa setiap sekolah terbuka untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini diperkuat dengan penguatan dan pelatihan kepada para guru dan kepala sekolah agar mereka siap menerima dan memberikan layanan terbaik untuk anak-anak disabilitas.
Zainul Hakim menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa studi terap ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Pekalongan. Ia mengungkapkan harapannya agar program ini bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dab hak-haknya di Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. “Kami yakin bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih ramah dan terbuka untuk semua anak tanpa terkecuali,” Pubgkas Zainul Hakim.
