(Semarang) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mempertahankan kinerjanya di tengah tantangan efisiensi anggaran. Dengan strategi yang tepat, BBPMP Provinsi Jawa Tengah meyakini pencapaian target tetap akan optimal.
Seperti diketahui, diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak pada banyak Kementerian/Lembaga, tak terkecuali pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenkemendikdasmen). Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti memberikan sejumlah arahan kepada pegawai.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini menyadarkan, bahwa selama ini dalam beberapa hal kita telah menggunakan fasilitas kantor yang tidak efisien,” katanya pada kegiatan Apel Segar yang dilangsungkan di Aula Hatta BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Senin (17/2).
Dia menguraikan, inefisiensi yang sering terjadi di kantor antara lain penggunaan lampu ruangan yang kemarin dinyalakan selama seharian penuh. Padahal penggunaan lampu dapat diminimalisasi karena masih ada pencahayaan alami dari matahari.
Efisiensi anggaran juga menimbulkan konsekuensi pada penyesuaian program dan sistem kerja bagi pegawai. Namun demikian pihaknya berkomitmen efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMP, yakni melakukan penjaminan mutu pendidikan di Jawa Tengah.
“Kita harus harus mencari strategi yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan anggaran yang ada, tapi mencapai target yang optimal. Baik untuk mencapai target kinerja lembaga, maupun individu pegawai,” imbuhnya.
Beberapa alternatif yang mungkin akan menjadi solusi telah disampaikan. Antara lain dengan Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor, Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, dan bisa juga Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja. Ketiga alternatif ini sudah diimplementasikan di beberapa lembaga lain. Hal ini tentu bisa menjadi praktik baik untuk diaplikasikan sebagai alternatif. Namun, untuk implementasinya BBPMP Provinsi Jawa Tengah masih menunggu kebijakan kementerian.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan optimismenya bahwa pegawai BBPMP Provinsi Jawa Tengah akan mampu melaksanakan tugas fungsi penjaminan mutu pendidikan saat ini. Sebab pihaknya didukung dengan personil yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, serta kompetensi yang mumpuni. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, serta kolaborasi yang kuat akan menjadi strategi yang tepat untuk menjalankan advokasi ke pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
“Jadikan tantangan sebagai pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja, demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua di Provinsi Jawa Tengah. Laki-laki tidak berkata-kata, efisiensi tidak menurunkan kinerja,” pungkasnya. (Heri M)
