Semarang – Konsolidasi Daerah (Konsolda) Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanudin Iskandar, Kamis (8/5). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap berkolaborasi melalui program Kecamatan Berdaya.
Konsolda dihadiri sebanyak 255 peserta yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pendidikan, Mitra Pembangunan, hingga Yayasan Pendidikan.
Dalam sambutannya, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti menyebutkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 28-30 April 2025.
“Melalui konsolidasi daerah, semoga ada kolaborasi dan integrasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi dan misi pemerintah daerah terutama di bidang sumber daya manusia sesuai Asta Cita Presiden yang keempat,” katanya.
Salah satu program prioritas yang disorot adalah Program Wajib Belajar 13 Tahun. Nugraheni menyebut, saat ini rata-rata lama sekolah anak-anak di Jawa Tengah baru di kisaran 8 tahun. Sementara pemerintah pusat mencanangkan wajib belajar adalah selama 13 tahun. Dia berharap melalui kerja sama berbagai pihak, dapat diupayakan agar rata-rata lama belajar siswa di Jawa Tengah mendekati 13 tahun.
“Kami harap adanya semacam penerjemahan yang lebih komplit dari masing-masing unsur sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga tercapai kolaborasi sesuai program prioritas.”
Senada, Iwanudin juga prihatin dengan tingginya angka putus sekolah di Jawa Tengah. Ini tidak hanya terjadi pada jenjang SMA, pada jenjang SD dan SMP, tanpa menyebut nominal, dia mengatakan angka putus sekolah juga cukup tinggi. Dia berpendapat, untuk menekan angka tersebut tidak cukup dengan perbaikan kurikulum. Lebih dari itu, dia mendorong pemerintah daerah atau dinas pendidikan dapat membuat program yang lebih menarik dan komprehensif agar anak mau kembali ke sekolah.
Dia juga menyadari, pemerintah kabupaten/kota tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah pendidikan secara sendiri. Sebab, ada keterbatasan sumber daya, sumber dana dan sumber-sumber lain yang terkait. Oleh karena itu, dia sangat mengapresiasi kegiatan Konsolda yang diharapkan dapat mendorong sinergi dari seluruh unsur terkait.
“Usai kegiatan ini, semoga terjadi keselarasan program antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Nanti kita sama-sama buat MoU untuk dicapai bersama. Di dalamnya jelas siapa punya peran apa, sehingga ada output yang jelas dan kontinyu dari kegiatan ini,” imbuh dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ucap dia, siap berkolaborasi melalui program Kecamatan Berdaya. Program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha, untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, anak, disabilitas, dan anak muda kreatif, serta mampu mengintegrasikan kepentingan/ aspirasi dan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan pelayanan publik dan tata ruang wilayah, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (Astuti Paramita S.)
