Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah Nugraheni Triastuti, SE, M.Si saat memberikan sambutan selamat datang kepada rombongan studi tiru BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Jumat (4/11/22) di Ruang WBBM.
Semarang – – Kami memiliki tim yang kuat dalam menjalankan regulasi dengan tidak menerima gratifikasi sehingga ketika menerima WBK menjadi lazim sebagai lembaga penerima WBK. LPMP diundang Kemenpan untuk mendapatkan penghargaan WBK yang akhirnya menjadi pengungkit reformasi birokrasi. Selanjutnya kami ditunjuk bersama 2 lembaga lain untuk menuju WBBM dan meraih predikat itu.
Hal itu disampaikan Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, hari Jumat (4/11/2021) di Ruang WBBM saat menerima studi tiru dari BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang langsung dipimpin oleh Kepala dan di ikuti oleh stafnya, Studi tiru ini akan fokus pada capaian WBBM yang sudah diperoleh oleh BBPMP Provinsi JawaTengah juga terkait PMO dan Konsultatif Asimetris kepada Pemda.
“Inovasi yang dibangun harus berdampak kepada yang dilayani oleh BBPMP dan berdampak pada peningkatan kinerja di UPT sehingga perlu terus meningkatkan kompetensi seluruh tenaga yang ada di lembaga. WBBM bisa menjadi jalan profesionalitas yang terus maju dan berkembang bagi BBPMP Provinsi JawaTengah dan terus meningkatkan Layanan kinerja yang akan menjadi ukuran capaian lembaga”. Jelas Bu Heni saat memberikan pengantar pertemuan.
Imran, Kepala BBPM Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa tujuan studi tiru adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pencapaian WBBM yang sudah dicapai oleh BBPMP Jawa Tengah, banyak hal capaian ini akan kami jadikan modal pengetahuan bagi teman-teman kami di kantor agar juga dapat mengembangkan kompetensi dengan maksimal.
“Kami akan belajar semaksimal capaian WBBM ini agar secara fillsofi bisa menjadi tumpuan awal untuk mengembangkan pada semua unit kerja dan personal yang kami miliki. Secara umum tim kami sudah berupaya menjalankan semua fungsi dan mendokumentasikan kegiatan yang ada sehingga itu akan menjadi titik awal perubahan kami menuju WBBM, disamping itu kami juga ingin mendapat informasi terkait PMO dan Konsultatif Asimetris”. Jelas Kepala BBPMP Sulsel.
Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti menjelaskan peran Waliwilayah dalam melaksanakan Konsultatif Asimetris ke pemangku kepentingan di daerah melalui kegiatan PMO yang dilaksanakan antara tanggal 1 – 10 setiap bulannya dengan membawa agenda PSP, PMM dan PBD dll agar efektif dan efisien dalam pertemuan PMO dengan menggunakan materi yang dipresentasikan saat apel pagi pada hari Senin sehingga semua Wali Wilayah memberikan materi yang standar sesuai dengan kebutuhan daerah dengan data capaian yang valid.
“Wali Wilayah memberikan materi yang utuh berdasarkan data yang dipresentasikan pada apel pagi, sehingga setiap daerah memahami kemajuan pelaksanaan PSP, PMM, IKM, Rapor Pendidikan dan materi terkait eskalasi yang harus diselesaikan di sekolah penggerak agar semua masalah dan informasi bisa diselesaikan bersama oleh pemangku kepentingan. Jadi semua materi yang ada, baik berupa kebijakan yang sudah berjalan maupun materi yang baru, Wali Wilayah harus mensosialisasikan ke daerah karena Wali Wilayah memiliki fungsi dan peran sesuai dengan kompetensi masing-masing yang terlibat sesuai substansi materi”. Tambahnya lagi.
Ahmad Mudlofir dari Tim WBK-WBBM BBPMP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan tentang manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana dan Penataan SDM serta materi inovasi-inovasi yang dilakukan baik ke dalam maupun keluar dan semuanya sesuai TUSI serta program yang telah direncanakan.
“Kami mempunyai tugas dan fungsi menjamin mutu pendidikan Paud dan Dikmas, pendidikan dasar dan menengah sehingga memerlukan transparansi di lembaga kami. Untuk itu agar menunjukkan organisasi yang bermutu, BBPMP Jawa Tengah mengembangkan aplikasi Lentera yang bisa melihat surat tugas dan melihat aktivitas seluruh pegawai di internal dalam pelaksanaan transparansi ini terkait Dinas luar yang dilaksanakan disamping itu juga ada Lampu Sentir yang berhubungan dengan pihak luar”. Terangnya.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti juga menyampaikan terkait pelaksanaan Pokja Manajemen Operasional (PMO) yang telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan.
“BBPMP Jawa Tengah dalam melaksanakan PMO di Kabupaten/Kota secara luring dengan cara memberikan penugasan kepada Wali Wilayah yang bertugas mendampingi daerah. Semua staf ASN diberikan tanggungjawab menjadi Wali Wilayah sesuai dengan daerah penugasan sehingga memudahkan semua informasi dari Kemendikbudristek terkait PMM, IKM, PSP, PBD, Rapor Pendidikan,ANBK, BOS dll bisa dibahas dalam PMO di Daerah”. Terangnya kepada Tim BPMP Kalsel
Nugraheni juga menambahkan bahwa BBPMP Jateng memiliki 72 Widyaprada dan 135 pelaksana, yang sudah tergabung dalam 5 Pokja BBPMP Jateng. Semua anggota Pokja ini adalah gabungan dari ASN ex LPMP dan ex PP PAUD dan Dikmas yang mendukung terimplementasinya setiap kebijakan Kemendikbudristek di Kabupaten/Kota dan semua mereka menguasai dengan baik setiap materi terbaru tentang pendidikan yang bisa menjadi materi sesuai kebutuhan daerah.
“Waliwilayah yang berjumlah 6-7 orang di setiap Kabupaten/Kota, bertugas di daerah untuk memastikan Terimplementasinya kebijakan Kemendikbudristek ke daerah melalui PMO (Pokja Manajemen Operasional). Masing-masing Waliwilayah memiliki peran untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan materi penugasan yang berkembang setiap bulannya saat melaksanakan PMO dengan daerah”. Tambahnya.
Terkait tentang Konsultatif Asimetris ke daerah yang sudah sudah dilaksanakan merupakan upaya sinergi di tim Waliwilayah dengan menerapkan social style dan mengimplementasikan power map sehingga memudahkan komunikasi dan capaian hasil di PMO. Waliwilayah di BBPMP menjadi kunci dalam melaksanakan program dari Kemendikbudristek di daerah sebagai pembawa komunikasi yang mudah diterima oleh daerah terkait masalah kebijakan.
“Semua anggota sudah tergabung dalam Pokja dan sudah ada SK Pokja pada masing-masing yang diketuai oleh Widyaprada dan sebelumnya Pokja di BBPMP Jateng sudah berjalan sesuai Tupoksi. Kami juga memiliki Wali Wilayah yang melalui PMO melaksanakan Konsultatif dan Asimetris sesuai Tupoksinya, mereka memiliki kewenangan cukup sebagai wakil kami di daerah. Mereka bisa memberikan materi yang dibutuhkan oleh daerah baik mengenai PSP, IKM, PBD, Rapor Pendidikan, BOS, ANBK dll sehingga semua masalah di Kabupaten bisa diselesaikan saat PMO”. Jelas Bu Heni saat diskusi di Ruang Kartini
Putut J. Wibowo dari BBPMP Jateng yang juga merupakan tim WBBM dan sekaligus menggawangi urusan PMO menambahkan bahwa eskalasi di daerah yang berhubungan dengan PSP sekarang bisa diselesaikan di tingkat UPT sehingga peran Waliwilayah di daerah sangat dominan dalam komunikasi menyelesaikan masalah ini agar masalah di sekolah PSP segera diselesaikan dengan cepat dan tuntas dan dukungan pelaksanaan PMO di Daerah ini sangat penting karena itu menjadi pintu masuk segala macam penyelesaian masalah di Kabupaten/Kota.
“Semua kegiatan PMO di Kabupaten sudah dipegang oleh Dinas Pendidikan, kita UPT hanya menyesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten sehingga masalah yang didiskusikan dengan daerah bisa efektif dan efisien termasuk penyelesaian adoption rate PMM”. Terangnya.
Syaifulloh, Konsultan BBPMP Jateng menambahkan bahwa konsultan memiliki peran untuk mendampingi Waliwilayah di Kabupaten melaksanakan Konsultatif Asimetris dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah agar ada dukungan dari daerah berupa anggaran dan regulasi yang mendukung PSP dan IKM dalam peningkatan mutu pendidikan.
Kepala BPMP Sulsel dan rombongan mendapat penjelasan utuh sesuai harapan melakukan study tiru termasuk berbagai dokumen yang dibutuhkan agar bisa menjadi bahan diskusi. Berharap apa yang dilaksanakan BBPMP Jateng dalam meraih WBBM dan melaksanakan PMO secara luring dan Konsultatif Asimetris di daerah bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi BPMP Sulsel dan seterusnya bisa meraih cita-cita yang diinginkan meraih WBBM.
