(Semarang 23 Juni 2025). Pada hari senin – selasa, tanggal 23-24 Juni 2025, BBPMP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang tidak bersekolah dan kesiapan wajib belajar 13 tahun. Di Jawa Tengah terdapat ATS sebanyak 327.650 anak, yang terdiri-dari Belum Pernah Bersekolah (BPB) 96.797 anak, Drop Out (DO) 90.281 anak. Angka ini terlihat masih cukup tinggi inilah yang dijadikan alasan mengapa BBPMP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pendataan usia 4-18 tahun dengan melibatkan dinas pendidikan kab kota sejawa tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan di BBPMP Jawa Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi stakeholder, dan untuk mengawal, mendampingi pendataan ATS, serta meningkatkan kesiapan dukungan wajib belajar 13 tahun di Jawa Tengah. Kegiatan yang diikuti oleh 108 orang yang terdiri-dari pejabat dan operator dinas pendidikan di 35 kabupaten/kotamadya, dinas pendidikan propinsi, dan waliwilayah ini dibuka oleh kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Dr Nugraheni Triastuti, SE, MSi. Pada sambutan pembukaan, kepala BBPMP, yang biasa dipanggil ibu Heni mengatakan bahwa untuk penanganan anak tidak sekolah ini diperlukan strategi yang tepat dan sinergitas serta kolaborasi berbagai sektor. Karena masalah anak tidak sekolah itu dapat dipengaruhi berbagai faktor, ekonomi, sosial, kebijakan, geografis dan lain sebagainya yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. oleh karena itulah pada saat ini BBPMP juga telah memulai untuk mengembangkan model untuk penanganan ATS ini melalui pengembangan model Makan Bergizi Gratis, PAUD dan Kesetaraan.
Selama 2 hari peserta berdiskusi dengan narasumber yang berasal dari PUSDATIN Bp Drs Laurentius Manik Mustikohendro, MSi, dari Widyaprada BBPMP, dan juga dari kabupaten dan kota untuk berbagi praktik baik penanganan ATS didaerahnya. “PUSDATIN telah muluncurkan dasboard ATS, dimana data ini diambil dari data pokok pendidikan (pendidikan), emis (keagamaan), pddikti yang disandingkan dengan data dukcapil, sehingga kita bisa memantau data jumlah ATS disetiap daerah” ujar penangungjawab kegiatan Sukamat, MPd. Kegiatan bimtek pendataan ini ditutup dengan penyusunan rencana tidak lanjut yang dikerjakan masing-masing tim kabupaten kota dalam rangka penanganan ATS. Sinergi dan kolaborasi yang kuat diantara stakeholder akan mempercepat penyelesaian ATS, sehingga terwujud pendidikan yang bermutu untuk semesta di Jawa Tengah. (HM)
