(Semarang, 28-05-2025) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan pendampingan dan advokasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Tengah. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari, selasa sampai dengan rabu tanggal 27-28 Mei 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan menemukan langkah strategis untuk melaksanaan program PAUD dalam rangka menyukseskan program 1 tahun pra sekolah. Program pelaksanaan 1 tahun prasekolah ini digaungkan sebagai upaya untuk menyukseskan program prioritas wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kementrian pendidikan dasar dan menengah. Wajib belajar 13 bagi warga negara Indonesia memiliki makna bahwa semua warga harus mengenyam pendidikan setingkat SD/sederajat selama 6 tahun, SMP/sederajat selama 3 tahun, SMA/sederajat selama 3 tahun, dan 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar yang itu berada dijenjang PAUD yang ketika berusia 5-6 tahun. Kegiatan dibuka oleh kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah diselingi dengan tampilan senam anak Indonesia Hebat oleh juara nasional senam anak Indonesia habat TK Islam Terpadu Robbani Kabupaten Kendal.
“Mari bangun kolaborasi dengan ide, gagasan, dan pengalaman, untuk memperkaya pembelajaran anak usia dini di Jawa Tengah” pesan tertulis kepala BBPMP Jawa Tengah, Dr Nugraheni Triastuti, SE, MSi saat menorehkan pesan dalam kanvas putih sebagai tanda pembukaan kegiatan.
Kegiatan selama 2 hari ini diikuti oleh 144 orang yang terdiri dari ketua pokja bunda PAUD, kepala bidang PAUD, ketua IGTKI, dan waliwilayah dari 35 kab/kota dan provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini peserta mendapatkan berbagai materi dari narasumber yang berkompeten dibidangnya, dari Direktorat PAUD, dan widyaprada BBPMP Jawa Tengah dilanjutkan dengan diskusi-diskusi bermakna bagi semua peserta.
Heri Martono, ketua tim kerja PAUD dan Kesetaraan dalam paparan penyusunan Rencana Tindak Lanjut, menyampaikan data-data kondisi PAUD di Jawa Tengah yang bisa di jadikan referensi untuk menyusun rencana kerja pokja Bunda PAUD, IGTKI dan dinas pendidikan kab/kota/provinsi untuk memperluas akses dan peningkatan mutu PAUD. “Peran dinas pendidikan, pokja bunda PAUD, dan IGTKI serta organisasi dan lembaga lain sangat dibutuhkan dalam program 1 tahun pra sekolah ini, mengingat menurut data, masih ada desa yang belum terdapat PAUD, dan APS PAUD yang masih perlu peningkatan di Jawa Tengah” ujarnya.
Kegiatan pendampingan dan advokasi pelaksanaan PAUD ini diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut dari dinas masing-masing kabupaten/kotamadya/ provinsi dalam rangka menyukseskan program 1 tahun pra sekolah didaerahnya. Kesuksesan akan tercapai dengan mudah jika dilakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi antar pemangku kepentingan di Jawa Tengah. (Heri M)
