Semarang – Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Tengah resmi ditutup, Jumat (9/5). Kegiatan ini berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu menuju generasi Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi disusun berdasar diskusi pada sidang komisi yang telah dilaksanakan pada Kamis (8/5). Masing-masing perwakilan komisi membacakan rekomendasi secara bergantian. Rekomendasi tersebut antara lain menyoroti penerbitan Rapor Pendidikan yang dirasa terlambat. Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, Suwondo Yudistira menyebut harusnya Rapor Pendidikan sudah diterbitkan pada awal tahun, dengan demikian dapat sinkron dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
“Kami mohon agar penerbitan Rapor Pendidikan bisa dipercepat. Sehingga, sekolah dalam menyusun ARKAS bisa mempertimbangkan data-data yang tersaji dalam Rapor Pendidikan,” kata dia di Aula Soekarno Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.
Di samping itu, dia juga berharap agar Dinas Pendidikan sebagai leading sector dapat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk sosialisasi dan implementasi dari hasil Rapor Pendidikan.
Rekomendasi lain yang disampaikan adalah terkait data anak tidak sekolah (ATS) yang dinilai belum factual. Terutama saat data dari Pusdatin dicek di lapangan. Terdapat kesenjangan jumlah yang besar, sehingga menyebabkan program yang kurang tepat sasaran.
Suwondo menambahkan, rekomendasi lain yang patut menjadi perhatian adalah terkait pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah negeri saat ini banyak mengalami kekurangan guru. Karena tidak boleh mengangkat guru honorer, maka kepala sekolah biasanya merekrut guru wiyata bakti. Sayangnya saat berstatus wiyata bakti, guru tidak mendapat honor yang layak.
“Kalah dengan uang saku anak-anak yang diajarnya, ini ironi, beli bensin dan pulsa tidak cukup. Sekolah negeri harus dipenuhi kebutuhan guru oleh pemerintah pusat. Sebab jika melihat kondisi keuangan daerah sudah limit. Belanja pegawai saat ini sudah mencapai 35 persen dari APBD, padahal harusnya maksimal 30 persen,” ucapnya.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu topik diskusi. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Banyumas, Muhammad Robbani menyebut demi perbaikan pelaksanaan program, maka perlu koordinasi antara Badan Gizi Nasional, organisasi perangkat daerah dan satuan pendidikan. Dia juga berharap adanya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah terutama soal sanitasi.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti menyampaikan apreasiasinya atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Rekomendasi yang telah dirumuskan menjadi bukti nyata tingginya komitmen para pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Tengah untuk mewujudkan pendidikan bermutu.
“Karena pendidikan ini menjadi prasyarat menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat, jadi mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan bermutu”.
Lomba SAIH
Pada kesempatan yang sama, BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga memberikan penghargaan kepada tiga kabupaten yang telah mengirimkan banyak peserta pada lomba Semarak Anak Indonesia Sehat (SAIH) yang digelar April lalu. Tiga kabupaten tersebut yakni, Jepara, Karanganyar, dan Wonogiri. BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan hadiah secara langsung kepada pemenang Lomba Video Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan Sekolah Kemenag; Lomba Potret Cerita jenjang SD; Lomba Video Cerita Pendek Jenjang SMP, serta Lomba Video cerita Pendek/Vlog. (Astuti Paramita S.)
